Apa saja barang dan jasa yang mendapat fasilitas bebas PPN?

Barang dan jasa bebas PPN meliputi bahan pokok (sembako), jasa kesehatan medis, jasa pendidikan/sekolah, jasa angkutan umum, serta jasa keuangan dan perbankan.

Berapa kode Faktur Pajak untuk transaksi bebas PPN?

Transaksi PPN Dibebaskan menggunakan kode Faktur Pajak 08, sedangkan PPN Tidak Dipungut menggunakan kode Faktur Pajak 07.

Cek Fasilitas Bebas PPN Terbaru (0%)

Verifikasi pembebasan PPN untuk Sembako, Kesehatan, Sekolah & Transportasi.

Status Kelayakan Fasilitas Bebas Pajak

Beban PPN Terutang Konsumen
Rp0 (BEBAS PPN)
Diatur dalam UU HPP & PMK Fasilitas Pembebasan Pajak

Total Yang Wajib Dibayar Nilai transaksi kotor tanpa PPN

Rp0

Penghematan Pajak (PPN 0%) Nominal pajak yang tidak perlu dibayar

Rp0

📌 Kode Faktur Pajak Coretax / e-Faktur: Gunakan Kode Faktur 08 (PPN Dibebaskan) atau 07 (PPN Tidak Dipungut) saat mencatat transaksi komoditas bebas pajak ini.

Kalkulator PPN Lainnya:

Daftar Komoditas & Jasa Yang Mendapat Fasilitas Bebas PPN

Untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok dan mendukung kesejahteraan umum, UU HPP menetapkan bahwa beberapa BKP dan JKP tertentu dibebaskan dari pengenaan PPN (0%).

Rincian Kategori Barang & Jasa Bebas Pajak

Kategori Utama	Cakupan Komoditas / Jasa	Status PPN
Bahan Pokok (Sembako)	Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah, sayur.	Bebas PPN (0%)
Jasa Kesehatan	Pelayanan dokter umum/spesialis, rumah sakit, kebidanan, psikiater.	Bebas PPN (0%)
Jasa Pendidikan	Penyelenggaraan sekolah, madrasah, perguruan tinggi, kursus resmi.	Bebas PPN (0%)
Jasa Transportasi Umum	Angkutan umum darat, laut, dan udara dalam negeri berjadwal.	Bebas PPN (0%)

Pertanyaan Sering Ditanyakan (FAQ Bebas PPN)

Apakah warung makan atau restoran dikenakan PPN?

Tidak. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya bukan merupakan objek PPN, melainkan objek Pajak Daerah (PB1 / PBJT).

Apakah transaksi bebas PPN tetap perlu dibuatkan Faktur Pajak?

Ya, bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), Faktur Pajak tetap diterbitkan menggunakan Kode Faktur 07 (PPN Tidak Dipungut) atau 08 (PPN Dibebaskan) di portal Coretax DJP.

Dasar Rujukan & Regulasi

Rujukan Dokumen: Ketentuan fasilitas pembebasan PPN merujuk pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta Peraturan Pemerintah (PP) dan PMK turunan terkait BKP/JKP Tertentu yang Dibebaskan dari PPN.