Bagaimana aturan pajak PPh 21 untuk uang pesangon PHK?

Berdasarkan PP No. 68 Tahun 2009, uang pesangon dikenakan PPh 21 bersifat Final secara bertingkat: Rp0 s.d. Rp50 juta (0%), di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta (5%), di atas Rp100 juta s.d. Rp500 juta (15%), dan di atas Rp500 juta (30%).

Apa perbedaan hak karyawan kontrak (PKWT) dan karyawan tetap (PKWTT) saat terjadi PHK?

Karyawan tetap (PKWTT) mendapatkan pesangon berupa UP, UPMK, dan UPH sesuai alasan PHK. Sedangkan karyawan kontrak (PKWT) berhak menerima Uang Kompensasi PKWT yang besarnya dihitung proporsional berdasarkan masa kerja berjalan.

Kalkulator Pesangon PHK & Pensiun PP 35/2021

Q: Apakah karyawan yang resign (mengundurkan diri) berhak atas Uang Pesangon?

Menurut PP 35/2021, karyawan yang resign atas kemauan sendiri tidak berhak atas Uang Pesangon (UP) dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK). Namun, karyawan tetap berhak mendapatkan Uang Penggantian Hak (UPH) dan Uang Pisah jika diatur dalam Perjanjian Kerja/PP/PKB.

Simulasi akurat hitungan hak pesangon bersih (Take Home Pay) setelah pajak.

Gaji Pokok + Tunjangan Tetap (per Bulan): Total gaji pokok ditambah tunjangan bersifat tetap per bulan.

Masa Kerja (Tahun):

Sisa Masa Kerja (Bulan):

Alasan PHK / Status Karyawan (PP 35/2021):

Sisa Cuti Tahunan Belum Gugur (Hari): Diproses dalam Uang Penggantian Hak (UPH).

Uang Pisah / Hak Lainnya (Rp, Opsional): Sesuai ketentuan Perjanjian Kerja / PP / PKB.

Rincian Hak Pesangon & Pajak

Uang Pesangon (UP) 0 Bulan Gaji x Multiplier

Rp0

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 0 Bulan Gaji

Rp0

Uang Penggantian Hak (UPH) & Pisah Sisa cuti + penggantian hak/pisah

Rp0

Total Pesangon Kotor (Bruto) Sebelum Pemotongan Pajak PPh 21

Rp0

Potongan Pajak PPh 21 Final Progresif PP No. 68 Th 2009

- Rp0

Total Pesangon Bersih Diterima (Take Home Pay)
Rp0
Estimasi dana bersih masuk ke rekening pekerja.

Memahami Hak Pesangon PHK Menurut PP No. 35 Tahun 2021

Sejak disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja, skema perhitungan uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia mengalami pembaruan pada besaran pengali (*multiplier*) berdasarkan alasan PHK.

3 Komponen Utama Hak Pesangon Karyawan Tetap (PKWTT)

Saat terjadi perpisahan hubungan kerja, karyawan tetap berhak mendapatkan hingga 3 komponen utama sesuai aturan hukum:

Uang Pesangon (UP): Imbalan pokok berdasarkan total masa kerja pekerja di perusahaan.
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK): Imbalan apresiasi tambahan bagi pekerja dengan masa kerja minimal 3 tahun.
Uang Penggantian Hak (UPH): Ganti rugi atas sisa cuti tahunan yang belum gugur, ongkos kepulangan, serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Tabel Matriks Maksimal Hak UP & UPMK Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Maksimal Uang Pesangon (UP)	Maksimal UPMK
Kurang dari 1 Tahun	1 Bulan Gaji	0 Bulan Gaji
1 Tahun s.d. < 2 Tahun	2 Bulan Gaji	0 Bulan Gaji
2 Tahun s.d. < 3 Tahun	3 Bulan Gaji	0 Bulan Gaji
3 Tahun s.d. < 4 Tahun	4 Bulan Gaji	2 Bulan Gaji
4 Tahun s.d. < 5 Tahun	5 Bulan Gaji	2 Bulan Gaji
5 Tahun s.d. < 6 Tahun	6 Bulan Gaji	2 Bulan Gaji
6 Tahun s.d. < 7 Tahun	7 Bulan Gaji	3 Bulan Gaji
7 Tahun s.d. < 8 Tahun	8 Bulan Gaji	3 Bulan Gaji
8 Tahun atau Lebih	9 Bulan Gaji (Maksimal)	3 Bulan Gaji
24 Tahun atau Lebih	9 Bulan Gaji	10 Bulan Gaji (Maksimal)

Tabel Tarif Pemotongan Pajak PPh 21 Pesangon Final

Berdasarkan PP No. 68 Tahun 2009, pembayaran uang pesangon secara sekaligus dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh 21) bersifat Final dengan lapisan tarif progresif:

Lapisan Penghasilan Bruto Pesangon	Tarif Pajak PPh 21 Final
Sampai dengan Rp50.000.000	0% (Bebas Pajak)
Diatas Rp50.000.000 s.d. Rp100.000.000	5%
Diatas Rp100.000.000 s.d. Rp500.000.000	15%
Diatas Rp500.000.000	30%

Pertanyaan Sering Ditanyakan (FAQ)

Apakah karyawan yang resign (mengundurkan diri) berhak atas Uang Pesangon?

Menurut PP 35/2021 Pasal 50, karyawan yang resign secara sukarela tidak berhak atas Uang Pesangon (UP) dan UPMK. Namun karyawan berhak menerima Uang Penggantian Hak (UPH) sisa cuti serta Uang Pisah jika diatur dalam kontrak kerja/PKB perusahaan.

Bagaimana rumus perhitungan Uang Kompensasi untuk karyawan kontrak (PKWT)?

Sesuai Pasal 16 PP 35/2021, rumusnya adalah: (Masa Kerja Dalam Bulan / 12) x 1 Bulan Gaji. Uang kompensasi ini wajib diberikan perusahaan saat masa kontrak PKWT berakhir.

Apakah data simulasi pesangon saya aman di SipDeh?

Sangat aman. Kalkulator SipDeh diproses 100% Client-Side di peramban browser Anda. Angka gaji dan nominal pesangon Anda tidak pernah dikirim atau disimpan di server mana pun.

Dasar Rujukan & Peraturan Resmi

Rujukan Hukum: Perhitungan kalkulator ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon.